PERILAKU POLISI YANG SANGAT MEMALUKAN

Sorotan masyarakat terhadap tugas-tugas kepolisian semakin hari semakin tajam dan semakin membuka borok. Kepolisian kita selama ini tak jemu-jemunya berbuat hal-hal yang memalukan, seperti salah tangkap.
orang yang tidak bersalah karena salah tangkap oleh polisi dianggap masalah yang dapat diselesaikan dengan permintaan maaf. Sebagai orang Timur, suatu permintaan maaf dapat mudah diterima dan dimaafkan. akan tetapi bila perbuatan itu suatu perbuatan yang membuat korban menjadi luka memar, luka berat bahkan kematian, sehingga pihak keluarga tidak bisa menerima atas tindakan tersebut, sangatlah pantas. Perilaku yang demikian dilakukan oleh pihak polisi bukan hanya sekali terjadi, tetapi sudah sering kali terjadi dan bahkan berkali-kali. Perasaan masyarakat sangat terluka dan terluka. Tetapi Pihak Kepolisian hanya menyampaikan permohonan maaf dan minta diselesaikan secara kekeluargaan. Masyarakat sudah menganggap perbuatan POLISI  sudah SANGAT KETERLALUAN dan TAK BISA DITOLERIR lagi.
Belakangan tindakan sewenang-wenang dilakukan oleh pihak polisi sebagai aparat penegak hukum terhadap seorang peneliti sejarah dari Universitas Indonesia di wilayah Kota Depok oleh Kepolisian Sektor Beji (baca: Kecamatan Beji-Depok). kronologisnya seperti yang diberitakan oleh MEDIA MASSA bahwa saat itu KORBAN sedang berjalan seorang diri di jembatan penyebrangan depan Depok Town Square. Tiba-tiba datang beberapa orang polisi berpakaian preman (baca: sering disebut OKNUM, tidak pernah diakui sebagai kesalahan INSTITUSI) yang menagkap JJ. Rizal. Karuan saja yang bersangkutan berontak dan melawan, karena tidak mengenal siapa mereka, tetapi oleh Pihak Polisi dikatakan yang bersangkutan mengadakan PERLAWANAN. Menurut Akal dan Pikiran ORANG SEHAT, orang yang merasa tidak bersalah dan tak kenal siapa mereka (baca: dianggap orang asing) pastilah berontak dan melawan. Sialnya, JJ.Rizal malah digebuki di depan  banyak orang (umum) tanpa bertanya apa-apa lagi (istilahnya: ba bi bu), kemudian diseret dan dibawa ke POLSEK BEJI untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Namun setelah diperiksa dan diketahui bahwa yang bersangkutan bukanlah pelakunya (salah angkap), maka KAPOLSEK BEJI melepaskan JJ. Rizal sambil menyampaikan permohonan maaf. Andai saja salah tangkap itu tidak disertai penganiayaan (idgebuki di depan umum), dan ditanyakan terlebih dahulu apa dan keanapa yang bersangkutan ditangkap, bukan mustahil Saudara JJ. Rizal PASTI MEMAAFKAN kesalahan mereka, karena itu faktor manusiawinya. Akan tetapi karena sudah melakukan penganiayaan  dan menuduh/memfitnah yang bersangkutan, maka sewajarnya Saudara JJ. Rizal mengadukan hal penganiayaannya kepada POLDA METRO JAYA untuk diproses secara hukum. Meski sudah ada penyampaian permintaan maaf dari INSTITUSI Kepolisan yakni dari KAPOLSEK BEJI DAN KAPOLRES DEPOK, agar permasalahan tersebut tidak diteruskan ke tingkat atas dan hendaknya diselesaikan secara damai/kekeluargaan. ENAK BANGET YA, HABIS MENGGEBUK RAME-RAME,MEMFITNAH ATAU MENUDUH TERUS MINTA MAAF. KALAU TIDAK DIADUKAN OLEH YBS. PIHAK POLISI PASTI TIDAK AKAN BERHENTI CUMA SAMPAI DISITU. BISA JADI SIAPAPUN BISA MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN MAIN HAKIM SENDIRI AKAN SEMAKIN MELENGGANG DAN MULUS TANPA TUNTUTAN HUKUM DARI KORBANNYA. BRAVO SAUDARAKU JJ. RIZAL. JANGAN TAKUT KEPADA MEREKA YANG TELAH MENGANIAYA KAMU. HUKUMHARUS DITEGAKKAN. HIDUP KEADILAN. HIDUP MASYARAKAT.

Read More

Warga AS Jadi Sasaran Penembakan di Aceh

ACEH (Arrahmah.com) - Aksi teror yang ditujukan kepada warga negara asing (WNA) di Provinsi Aceh kembali terjadi, kali ini menimpa dua warga Amerika Serikat, Michelee Ahmed dan Sarah Willis, setelah orang tak dikenal menembak tempat tinggal mereka pada Senin (23/11) pagi.
Berdasarkan informasi, orang tidak dikenal melakukan penembakan di tempat tinggal WNA tersebut yang berlokasi di perumahan dosen sektor timur, Darussalam, Banda Aceh pada pukul 05.45 WIB.

Pada saat itu, kedua WNA yang bertugas sebagai dosen bahasa Inggeris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Lembaga Pusat Bahasa Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, baru bangun tidur, dan tiba-tiba mendengar suara tembakan beberapa kali. "Saat mendengar tembakan, kami langsung tiarap," kata Michele saat diminta keterangan oleh pihak kepolisian.

Para tetangga juga mendengar suara tembakan beberapa kali, dan pada saat hari sudah mulai terang, mereka datang ke tempat tinggal warga asing itu.

Pihak kepolisian saat ini sedang melakukan olah di tempat kejadian perkara (TKP). Dari TKP terlihat sasaran tembak ke arah jendela sebanyak dua kali, sehingga mengenai kusen. Polisi juga menemukan proyektil peluru sebanyak dua butir.

Penembakan dan teror terhadap WNA selama bulan November 2009 sudah tiga kali terjadi, setelah sebelumnya Kepala Perwakilan Palang Merah Jerman, Ernhard Baeur (50), mengalami luka di bagian lengan dan perut setelah ditembak orang tak dikenal di lintasan Jalan Soekarno-Hatta, Lampeunerut, Aceh Besar, pada 5 November.

Kemudian penembakan terhadap Guest House Uni Eropa, di kawasan Garut Keutapang, kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, pada 16 November. (viva/arrahmah.com)

Read More

KPK VS POLRI : SEBUAH PERJUANGAN MENUJU RIDHO ILLAHI

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki bukti baru tentang keterlibatan dua institusi yang hendak menjatuhkan KPK, yakni Kejaksaan dan Kepolisian. Ada petinggi di kedua institusi tersebut yang merekayasa atas Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto dengan cara melakukan pertemuan Rahasia yang bertujuan melontarkan fitnah atas Kasus Dugaan Suap oleh Anggoro Wijoyo, dimana antara mereka melakukan pertemuan di Singapura untuk membahas jebakan terhadap kedua Pejabat KPK tersebut. Padahal Anggoro Wijoyo adalah tersangka dalam Kasus Pengadaan Alat di salah satu Departemen, yakni Perusahaan yang dimiliki Anggoro Wijoyo PT. RADIOCOM.

Read More

SELAMAT PAGI INDONESIA

Dalam acara pelantikkan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih tanggal 20 Oktober 2009 di Gedung Bundar DPR/MPR Senayan Jakarta, Taufiq Kiemas beberapa kali salah melafalkan atau menyebutkan nama mantan petinggi negara seperti Mantan Presiden BJ. Habibie dan JK diucapkan dengan sebutan Presiden Burhanuddin Jusuf Habibie dan Wakil Presiden Mohammad Jusuf Kalla, bahkan  penyebutan nama gelar untuk Presiden RI terpilih Susilo Bambang Yoedoyono pun salah. Sungguh suatu kesalahan yang fatal dan sebenarnya tidak perlu terjadi; apalagi diucapkan/dilafalkan di depan para undangan yang terhormat, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. IRONIS SEKALI. Sudah menyandang KETUA MPR RI, salah pula. APA LACUR. SANGAT SANGAT MEMALUKAN. TAK PANTAS TAUFIQ KIEMAS MENJADI KETUA MPR RI.

Read More

BERITA DARI ARRAHMAH.COM

Pamulang (arrahmah.com) - Siapakah sebenarnya Habib (Palsu) Abdurrahman Assegaf ? Setelah membuat kontroversi dengan menuduh Nur Hasbi, alumnus Pondok Pesantren Ngruki sebagai sebagai pelaku peledakan di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton (yang terbukti ngawur), dia kembali membuat ulah dengan upaya teror di Masjid Al Munawarrah, Pamulang, dan fitnah kepada Ustadz Abu Jibril. Siapakah sebenarnya Abdurrahman Assegaf ?
Habib (Palsu) Dari Mardani

Sebelumnya, Ustadz Abu Bakar Baasyir pernah menyatakan bahwa Abdurrahman Assegaf merupakan habib palsu yang disewa oleh aparat serta Amerika Serikat atau CIA dengan imbalan uang. Bahkan secara tegas Ustadz Abu Bakar Baasyir pernah mengatakan :

"Abdurrahman Assegaf itu bukan habib, dia itu preman. Semua habib sudah bilang kepada saya kalau dia bukan seorang habib," kata Baasyir usai mengisi pengajian di Masjid Al Ikhlas di Semarang, Sabtu (25/7) malam.

Santernya berita bahwa Abdurrahman Assegaf adalah habib palsu sebenarnya sudah beredar luas di dunia maya. Disebut-sebut, Abdurrahman Assegaf bernama asli Abdul Haris Umarella bin Ismail Umarella, putera Tulehu, Ambon.

Bahkan menurut sumber terpercaya arrahmah.com, yang juga merupakan temannya sewaktu bersekolah di SMPN 2, Mardani Raya, daerah Percetakan Negara, Jakarta Pusat, dia dikenal dengan nama Amsari Omarella. Ibunya berasal dari Ambon, dan ayahnya dari Makasar. Dari sini, gelar habib semakin jauh dari Abdurrahman Assegaf alias Abdul Haris, alias Amsari.

Selepas SMP 2, habib palsu ini melanjutkan pendidikan ke SMAN 68 (angkatan 85) dan kuliah di UnKris, Pondok Gede. Masih menurut sumber yang terpercaya, kali ini kawan dia semasa bersekolah di SMAN 68, di  Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, bahwa Abdurrahman Assegaf ini siswa SMAN 68, jurusan IPS. Menurut sumber tersebut habib palsu alias Abdurrahmah Assegaf, alias Amsar terlihat biasa-biasa saja ketika di SMAN 68. Hanya saja menurut sumber tersebut, dia sudah tidak begitu suka dengan kegiatan rohis dan tidak mendukung pemakaian jilbab pada masa itu.

Tidak diketahui sejak kapan gelar habib bercokol di depan namanya. Menurut kawannya di SMPN 2, Abdurrahman pernah menunjukkan sertifikat yang menyatakan bahwa kini dirinya sudah resmi menjadi seorang habib. Tambah aneh, apakah gelar habib harus dikeluarkan melalui sebuah sertifikat?

Waspadai Habib Palsu

Kini, semua berpaling kepada ummat, untuk menilai dan bersikap terhadap habib palsu ini. Masalahnya, gelar habib di negeri ini begitu tinggi dan mulia, yang bahkan terkadang sudah di luar koridor syariat Islam. Dikhawatirkan, oknum semacam habib (palsu) Abdurrahman Assegaf ini memanfaatkan dan memanipulasi gelar habib palsunya tersebut untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompoknya. Nama atau para ulama yang memang bergelar habib tentunya akan tercoreng dengan ulah oknum yang mengaku-ngaku habib ini.

Bukan tidak mungkin, ummat akan terpedaya, ikut begitu saja, tanpa kritis melihat dan mempertimbangkan ucapan si habib palsu ini dari sisi Al Qur’an dan As Sunnah. Hal itulah yang saat ini diperlihatkan oleh habib (palsu) Abdurrahman Assegaf, dan harus segera dihentikan.  Semoga hal ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk ummat, agar tidak mudah tertipu oleh gelar-gelar, dan penampilan, sebagaimana Abdurrahman Assegaf, si habib palsu.

Wallahu’alam bis showab!  (M.Fachry/POJ/arrahmah.com)

Read More

KPK DIBUAT PINGSAN

Bandar Lampung, 24 September 2009/5 Syawal 1430 H
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, tampaknya akan pingsan setelah di KO oleh POLRI. Tuduhan yang dilontarkan oleh POLRI (baca: SUSNO DUAJI) adalah penyalahgunaan wewenang dan juga menerima suap dari PT. MASARO RADIOKOM, padahal setelah dilakukan recheck ternyata tidak terbukti. Hal tersebut sebenarnya berasal dari TESTIMONI ANTASARI AZHAR (mantan Ketua KPK). yang menyatakan bahwa ada Pejabat KPK lainnya, selain dirinya (Antsari Azhar) yang telah menerima suap dari PT. MASARO RADIOKOM sekian milyar rupiah. Alih-alih korupsi  aau menerima suap gidak terbukti, malah dua orang petinggi KPK yakni Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah saat ini sudah resmi menjadi tersangka setelah sebelumnya dijadikan saksi atas TESTIMONI ANTASARI AZHAR (yang ternyata palsu).
Inti dari semua ini adalah adanya upaya pelemahan KPK sebagai institusi penegak hukum bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan kata lain KPK dibuat PINGSAN tak berdaya.
Selanjutnya yang lebih memrihatinkan adalah diterbitkannya PERPU atau Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang dan sekaligus untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) sebagai pengganti dua orang petinggi KPK yang sekarang sudah ditetapkan jadi tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Sebagian LSM dan Aktivis Gerakan ANTI KORUPSI menilai bahwa penerbitan PERPU oleh SBY selaku Presiden Republik Indonesia sudah mengintervensi lembaga selevel KPK. Ada yang berpendapat, khususnya dari kalangan ICW, bahwa penerbitan PERPU memang wewenang Presiden dan sesuai dengan prinsip Ketatanegaraan (ADMINISTRASI NEGARA), namun bukan berarti penunjukkan PELAKSANA TUGAS pengganti dua orang Pejabat/Petinggi KPK adalah bagian dari wewenang PRESIDEN. Alasannya adalah, karena Pejabat KPK bukan lah seperti Menteri yang berada dibawah komando (baca: diangkat dan diberhentikan oleh Presiden) SBY. KPK adalah LEMBAGA NEGARA dan PEJABAT KPK dipilih oleh DPR (melalui Fit and Propertest), sehingga penunjukkan PELAKSANA TUGAS  tersebut sudah merupakan bukti intervensi SBY dan ada muatan Politis didalamnya. Kalaulah SBY nekad melakukan hal itu, maka praktisi hukum (yang kritis) dan msyarakat menjadi kecewa terhadap kinerja SBY. Begitupun terhadap JARGON SBY untuk melakukan pemberantasan Korupsi, bisa menjadi bumerang dan Preseden buruk dikemujdian hari, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang

Read More